Aksi ini sekaligus rangkaian Konferensi Islam Peradaban, yang akan dilaksanakan di 70 kota, dengan menyebarkan brosur kepada pengguna jalan. Aksi ini diisi 2 orator. Yang pertama adalah pengamat politik, sekaligus aktivits HTI, Sutarto. Ia menjelaskan keterpurukan Indonesia, akibat penerapan Demokrasi, karena telah melegalkan penjualan sumber daya alam nusantara ke pihak asing. Padahal, demokrasi telah dianggap cacat, oleh penggagasnya sendiri.
"Kita sebagai kaum muslimin, sudah sepantasnya menerapkan hukum-hukum Allah, bukan malah mengambil Demokrasi. Ingatlah contoh sikap Khalifah Umar pada masa lalu, yang membuang Taurat, meski ada kebaikan di dalamnya. Dan hanya kepada Al-Qur'an lah, rujukan dalam mencari kebaikan." Tegas Sutarto membara, saat berorasi di atas mobil pick up.
Orasi kedua, disampaikan koordinator lembaga khusus mahasiswa HTI Kalsel, Hafidz Asbudi. Dengan semangat, ia menyampaikan bahwa Indonesia Milik Allah. Dan semestinya pula, negeri ini seharusnya sudah disejahterakan Allah SWT, andaikata umat di dalamnya bertakwa. Namun nyatanya, semua itu tidak terjadi, akibat kemaksiatan merajela, yang disebabkan oleh demokrasi.
"Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah Allah SWT akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi, masyarakatnya malah mendustakan ayat-ayat Allah, maka janganlah heran, jika terjadi krisis dan bencana di mana-mana." Ucap Asbudi, seraya mengutip kitab suci Al-Qur'an, ayat 59 surat al-A'raf.
Sementara itu, Humas HTI Daerah Kalsel, Hidayatul Akbar menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan sosialisasi Konferensi Islam dan Peradaban, yang akan digelar dari mei hingga juni nanti, dengan melibatkan 130 ribu lebih peserta.
"jadi tema kita tahun ini, adalah Indonesia Milik Allah. Seruan tersebut, juga akan diadakan di Banjarmasin, tepatnya di Gelanggan Olahraga Remaja (GOR) Hasanudin HM, di Jalan Pangeran Antasari, pada 29 Mei nanti, yang Insya Allah akan mendatangkan 2 ribu lebih umat Islam." Jelas Akbar, saat diwawancarai, di sela acara.
(Gilang/ Maghfur)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu
,+menyampaikan+Hasil+survei+terbaru+di+Halqah+Islam+Peradaban+Edisi+April+2014,+gelaran+DPD+II+HTI+Kota+banjarmasin+(050414).jpg)
"Kalau benar masalahnya ideologis, maka benar bahwa usaha tuntas mengatasi banjir itu adalah mengganti ideologi itu dengan Islam. Dan sebuah negara yang ideologinya Islam, disebut
Khilafah," tegasnya kepada mediaumat.com, Selasa (21/1) melalui surat elektronik.
Karena, menurutnya, kalau banjir itu cuma insidental, maka itu persoalan teknis belaka. Tetapi kalau banjir itu selalu terjadi, berulang, dan makin lama makin parah, maka itu pasti persoalan sistemik.
"Kalau banjir sistemik itu dapat selesai dengan bendungan baru, pompa baru, kanal baru dan lain-lain, maka itu sistem teknis," ungkapnya.
Namun kalau itu menyangkut tata ruang yang tidak dipatuhi, kemiskinan yang mendorong orang menempati sempadan sungai, keserakahan yang
membuat daerah hulu digunduli, sistem anggaran yang tidak adaptable untuk atasi bencana, pejabat yang tidak kompeten dan abai mengawasi semua infrastruktur, dan lain sebagainya, Fahmi menegaskan, maka itu sudah terkait dengan sistem non teknis.
"Sistem non teknis kalau saling terkait dan berhulu pada pemikiran mendasar bahwa semua ini agar diserahkan kepada mekanisme pasar dan proses demokratis, maka persoalannya sudah ideologis," simpulnya.
Ia juga menjelaskan, mekanisme pasar berarti membiarkan semuanya pada hukum permintaan dan penawaran. Misalnya, kepemilikan tanah sepenuhnya tergantung pasar. Akibatnya, banyak orang yang tadinya punya empang, akhirnya empangnya dijual karena perlu uang. Dan oleh pembelinya, empangnya dikeringkan karena lebih menguntungkan untuk bikin real estate.
Sedangkan demokratis, lanjut Fahmi, artinya, semua peraturan diserahkan pada "kehendak rakyat", yang seringnya rakyat hanya legitimasi saja, karena opini sudah dibentuk, dan wakil-wakil rakyat lebih mewakili kepentingannya sendiri.
"Proses demokratis juga membuat para politisi hanya berpikir 5 tahun ke depan. Masih mending kalau itu buat memikirkan rakyat dalam pembangunan yang berkelanjutan, kadang hanya memikirkan bagaimana agar balik modal, dan bagaimana nanti bisa terpilih lagi," pungkasnya. (mediaumat.com, 21/1/2014)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu
